Tim Pengawas Haji DPR menyoroti maraknya kasus haji ilegal yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) dan menilai pengawasan imigrasi menjadi kunci utama pencegahannya. Ketua Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pengetatan di pintu keluar masuk negara harus dilakukan secara maksimal, terutama di bandara internasional.
Menurut Cucun, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) agar pengawasan keberangkatan ke Arab Saudi semakin diperketat. Ia menyebut, jika sistem imigrasi berjalan ketat tanpa celah, maka masyarakat tidak akan bisa berangkat ke Saudi tanpa tujuan dan dokumen yang jelas.
Cucun menjelaskan, praktik haji ilegal umumnya dilakukan menggunakan visa non-haji. Karena itu, ia meminta adanya mitigasi yang lebih serius dari pemerintah Indonesia sekaligus memastikan tidak ada permainan dari oknum tertentu yang membantu meloloskan pelaku haji ilegal.
Ia juga mengapresiasi komitmen Kementerian Imipas yang disebutnya berupaya menutup seluruh celah penyalahgunaan keberangkatan ke Arab Saudi. Menurutnya, pengawasan di kantor pelayanan imigrasi, khususnya di bandara internasional, harus benar-benar diperketat agar tidak ada lagi WNI yang lolos menggunakan jalur ilegal.
Terkait langkah hukum yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap pelaku penyelenggaraan haji ilegal, Cucun menegaskan DPR tidak akan melakukan intervensi. Ia menilai tindakan tegas tersebut dapat menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak tergiur tawaran berhaji menggunakan jalur tidak resmi, termasuk modus haji lokal atau dakhili yang kerap dijanjikan oleh oknum tertentu.
Pastikan ibadah haji dan umroh Anda lebih nyaman, aman, dan terarah bersama Jana Madinah Wisata ✨
Mulai dari persiapan keberangkatan, pendampingan ibadah, hingga pelayanan selama di Tanah Suci, kami siap menemani perjalanan ibadah Anda dengan pelayanan terbaik.
Yuk wujudkan niat suci ke Baitullah bersama Jana Madinah Wisata 🤍
📞 Konsultasi & pendaftaran sekarang juga, karena kuota keberangkatan terbatas!
