Muncul kemarahan dan keprihatinan yang meluas setelah kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online hingga tewas di tengah kerumunan massa aksi Kamis (28/08) malam. Insiden ini terjadi setelah massa mengambil alih aksi protes buruh di Gedung DPR. Istana Kepresidenan dan para pejabat kepolisian meminta maaf.

Insiden ini menimbulkan kemarahan publik dan muncul tuntutan di media sosial agar pucuk pimpinan kepolisian agar bertanggungjawab.

Muncul pula seruan supaya kasus ini diselidiki hingga tuntas.

Dan mulai ada ajakan untuk menggelar unjuk rasa memprotes tindakan berlebihan aparat polisi.


Di sisi lain, sejumlah media kemudian memberitakan tentang latar belakang korban yang bernama Affan Kurniawan (21 tahun).

Wartawan BBC News Indonesia, Famega Syavira Putri, mendatangi rumah mendiang Affan di kawasan tersebut.

Jenazah Affan disemayamkan di reruntuhan rumah kosong di dekat kontrakan keluarganya.

Affan tinggal di sebuah rumah kontrakan dua kamar di Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka membayar sewa Rp1,2 juta per bulan. Satu kamar dipakai Affan dan abangnya, satu kamar lain untuk orang tuanya.

Ibu Affan, Herlina, menangis di sisi jenazah anaknya.

Saat politikus Anies Baswedan tiba untuk melayat, Herlina tiba-tiba menjerit histeris.

"Anak saya sudah tidak ada pak," katanya berulang-ulang sambil menangis.

Affan adalah anak yang baik dan pekerja keras, kata nenek Affan, Muuzizah.

"Dia kerja dan bisa menyimpan uang sedikit-sedikit," kata Muuzizah.

Dia terakhir kali bertemu Affan saat pria itu mengantarkan beras ke rumahnya di Jatipulo.

Sekitar pukul 08.15 WIB, jenazah Affan sudah disemayamkan di depan rumah kontrakannya.

Rencananya sekitar pukul 09.30 WIB akan dimakamkan di pemakaman Karet Bivak.

Di tengah situasi seperti itulah, Kamis (28/08) malam, Istana Kepresidenan langsung bereaksi.

Istana Kepresidenan, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, meminta maaf atas insiden tersebut.

"Kami memohon maaf atas kejadian apa pun yang sudah pasti tidak kita inginkan," kata Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/08) malam.

Prasetyo mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan banyak pihak untuk memastikan situasi kondusif.

Dia menyayangkan kejadian tersebut.

"Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian," katanya. Dia juga meminta aparat untuk menahan diri.

Secara terpisah, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga. Adapun pelaku penabrakan telah diserahkan kepada Divisi Propam, ujarnya dalam konferensi pers di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Abdul Karim, mengucapkan turut berduka cita. Dia juga menyatakan akan melakukan penindakan dan proses "seadil-adilnya".

Menurut Irjen Abdul Karim, pelaku berjumlah tujuh orang yang berada di dalam satu kendaraan taktis Brimob. Mereka diperiksa di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.

"Pelaku kita sudah amankan. Saat ini dalam proses pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan Propam Mabes Polri dan Propam Korps Brimob Polri mengingat pelaku berasal dari kesatuan Brimob Polda Metro Jaya," kata Irjen Abdul Karim.

Dia menambahkan, ketujuh pelaku adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.

"Masih kita dalami perannya, siapa yang menyetir, masih kita dalami. Yang jelas ketujuh orang ini berada dalam satu kendaraan," kata Irjen Abdul Karim.

Hingga Kamis (28/08) malam, ratusan orang beratribut ojek online mendatangi Markas Komando Brimob di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat.


Video rekaman kendaraan polisi yang melindas pengemudi ojek online viral di dunia maya dengan sebagian besar warganet mengutuk aksi polisi.

Berdasarkan rekaman video yang diterima BBC News Indonesia, tampak mobil rantis tersebut tetap melaju meski korban telah terkapar. Beberapa demonstran terlihat mencoba mengejar dan menghentikan mobil tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas peristiwa tersebut.

Sebelumnya, mahasiswa dan elemen masyarakat mengambil alih aksi protes kelompok buruh yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/08). Demonstrasi sempat ricuh saat aparat berupaya memukul mundur massa aksi.

Pada Kamis (28/08) siang, sebagian besar buruh yang turun ke jalan sejak pagi telah meninggalkan lokasi demonstrasi di Gedung DPR di Jakarta.

Namun, pada pukul 13.47 WIB, sejumlah mahasiswa terpantau melakukan aksi jalan kaki dari Palmerah menuju Gedung DPR.

Para demonstran mahasiswa berunjuk rasa menentang fasilitas dan tunjangan mewah yang diberikan anggota DPR.

Berdasar pantuan wartawan BBC News Indonesia di lapangan, pada pukul 15.17 WIB terlihat gelombang massa aksi berdatangan.

Mereka berupaya merangsek ke barisan aparat kepolisian di sebelah kiri gerbang dan berusaha menerobos gerbang DPR. Saat itulah petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa.

Merespons halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.

Situasi memanas saat aparat kepolisian berupaya memukul mundur para demonstran. Tak lama kemudian, aparat melepaskan meriam air (water canon) dari dalam Gedung DPR membuat massa aksi berhamburan menyeberang jalan tol.

Pada pukul 15.35 WIB, massa mundur dari depan Gedung DPR. Polisi kemudian membubarkan masa dengan membuat barikade dan mendorong mereka untuk menjauhi gedung DPR.

Petugas keamanan terus memukul mundur massa pengunjuk rasa dari Gedung DPR hingga ke kolong jalan layang Pejompongan, Slipi, dekat Stasiun Palmerah, sehingga massa menjadi terpecah.

Hingga pukul 17.00 WIB, kericuhan masih terjadi di sekitar Stasiun Palmerah.

Sebagian dari mereka membalas tindakan aparat kepolisian dengan melempar kembang api dan batu atau benda keras.

Sebagian dari mereka berpakaian bebas, sementara beberapa di antaranya mengenakan seragam sekolah.

Polisi berulang kali meminta massa aksi untuk membubarkan diri.

"Mundur..mundur, massa diharapkan bubar," kata aparat yang berjaga.

Sementara itu, ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi menggelar unjuk rasa damai di luar gedung DPRD Sumatra Utara, Kota Medan, Kamis (28/08).

Selain menyampaikan tuntutan perihal kenaikan upah 10,5% dan program perumahan murah, buruh juga menyinggung tingkah laku para menteri serta anggota DPR RI.

Di mata buruh asal Kabupaten Deli Serdang, Aseh Simamora, kelakuan sejumlah pejabat dan penyelenggara negara saat ini sudah keterlaluan dan terkesan amoral.

Bukan hanya menelurkan kebijakan-kebijakan yang cenderung menderitakan rakyat kecil, mereka juga kerap mempertontonkan perilaku memalukan.

Misalnya, kata Aseh, asyik berjoget ria tatkala pajak semakin tinggi dan pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Menurut Aseh, tingkah laku itu tidak mencerminkan wakil rakyat, melainkan pelawak.

"Jijik, jijik. Apalagi melihat Eko Patrio dan Uya Kuya, tidak cocok jadi DPR. Cocoknya lengserkan. Ahmad Sahroni juga. Cocok mereka melawak saja," ujar Aseh.

Selain kelakuan anggota legislatif, Aseh juga mengkritik ucapan-ucapan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Masing-masing diketahui pernah melontarkan pernyataan kontroversial tentang gaji guru serta kenaikan harga beras.

"Tidak cocok kelakuan mereka," ujarnya.

Bukan hanya Aseh, kecaman serupa juga disampaikan buruh lainnya, Erna Ningsih (53).

Menurutnya, kelakuan sejumlah pejabat sama sekali tidak mencerminkan penderitaan rakyat kecil. Itulah alasan dia jauh-jauh datang ke gedung dewan selain mendesak hak-hak kaum pekerja.

"Sebenarnya kami datang kemari bukan karena masalah buruh saja, tapi karena pejabat ini tadi lah darah kami meledak-ledak. Kalau bisaj hari ini juga dia diturunkan," ujar Erna.

Menurut Ketua Partai Buruh Sumatera Utara Willy Agus Utomo, demo ini merupakan bagian dari aksi unjuk rasa serentak serikat buruh di seluruh Indonesia.

Selain tuntutan nasional seperti penghapusan sistem kerja outsourcing, mereka juga mendesak pemerintah daerah agar menaikkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebesar 10,5% serta merealisasikan program perumahan murah dan layak huni bagi buruh di Sumatera Utara.

"Kalau tuntutan kami tidak direalisasikan, maka kami akan demo setiap hari," ujar Willy.

Aksi demo buruh di Kota Medan berlangsung sekitar dua jam dan berlangsung lancar. Aksi ini terlihat diawasi oleh puluhan personel aparat tanpa seragam.

Setelah menggelar orasi beberapa saat, perwakilan DPRD Sumatra Utara, Abdul Rahim Siregar, muncul menemui massa.

Anggota Fraksi PKS Sumatra Utara ini berjanji akan menyampaikan berbagai aspirasi buruh.

"Saya mengapresiasi kawan-kawan buruh dan petani," ujarnya.